Preferensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengelolaan Cendana di Desa Tialai, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Community Preference to Sandalwood Policy Management in Tialai Village, Belu District, East Nusa Tenggara Province)

Regional Government Regulation No. 16 year 1986 about the sandalwood, which not respect communities right is the main cause of community trauma that emerges the scarcity of sandalwood trees. Post-1998 reforms, the revised policy on sandalwood has been providing space for farmers to plant sandalwood. Belu district government has issued Regulation No. 19 year 2002 about sandalwood which substantially respect community right. However, the implementation of the regulation does not maximum, especially about the dissemination of knowledge and socialization in the community. Society is the key actors on the implementation of its policy. This study aims to obtain a description of the level of public preferences on policies regarding the management of sandalwood at the Tialai Village, Belu district. Research conducted at the Village Tialai, East Tasifeto sub district, Belu district in the year
2009. Research used descriptive method. Data were collected using a survey method, in-depth interviews and literature studies. The number of respondents were 30 men (n = 30) or 25% of the total heads of households on the Tailai village. The results mentioned, there have been increasing the amount of sandalwood plants in the Tailai village, the less conflict that triggered by the existence of sandalwood trees, and the strong will of the people to plant sandalwood. Public knowledge about regulation of sandalwood was still dominated the old regulations and there has been no formal dissemination of the government regarding the new regulations, level of society preferences to the policy of sandalwood management is still conservative. Namely, still want government interference in management and marketing license sandalwood, and considered the need for regulation of sandalwood. The public also wants the government role in determining the selling price of sandalwood is limited. Research suggests that new regulations have to be disseminated quickly, and should also be considered preferences people who want government intervention in limiting the trade of sandalwood.
= Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor: 16 tahun 1986 tentang cendana yang tidak berpihak kepada rakyat merupakan penyebab utama munculnya trauma yang berakibat pada kelangkaan pohon cendana. Pasca reformasi 1998, kebijakan tentang cendana direvisi dan mulai memberikan ruang bagi petani untuk kembali menanam cendana. Pemerintah Kabupaten Belu telah menerbitkan Perda Nomor: 19 tahun 2002 tentang cendana yang substansinya berpihak kepada rakyat. Namun, implementasi Perda tersebut belum maksimal, terutama soal penyebarluasan pengetahuan dan sosialisasi di masyarakat. Padahal masyarakat merupakan aktor kunci terhadap implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan tentang pengelolaan cendana di Desa Tialai Kabupaten Belu. Penelitian dilakukan di Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu pada tahun 2009. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan metode survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden sebanyak 30 orang (n=30) atau 25% dari jumlah kepala keluarga. Hasil penelitian menyebutkan, telah terjadi peningkatan jumlah tanaman cendana di desa sampel, minimnya konflik yang dipicu keberadaan pohon cendana, dan kemauan kuat masyarakat untuk menanam cendana. Pengetahuan masyarakat tentang peraturan cendana masih didominasi peraturan yang lama dan belum ada sosialisasi secara formal dari pemerintah tentang peraturan yang baru. Tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan cendana masih bersifat konservatif. Yakni, masih menginginkan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan ijin pemasaran cendana, dan dianggap perlunya peraturan tentang cendana. Masyarakat juga menginginkan, peran pemerintah dalam penentuan harga jual cendana dibatasi. Penelitian menyarankan agar segera dilakukan sosialisasi peraturan terbaru, dan perlu juga diperhatikan preferensi masyarakat yang menginginkan pembatasan campur tangan pemerintah dalam perdagangan cendana.

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detil

Judul Seri

Analisis kebijakan kehutanan

No. Panggil

//

Penerbit

: ., 2011

Deskripsi Fisik

63-75 hal

Bahasa

English

ISBN/ISSN

02160897

Klasifikasi

//

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

Perpustakaan R.I Ardi Koesoema

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas