Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dibidang Kehutanan: Studi Kasus di Propinsi Riau dan Sumatra Selatan (The Implementation of Good Corporate Governance in Forestry : Case Study in Riau and Soulth Sumatra Provinces)
Development of indonesia’s forestry sector during the last three to four decades as reflected by the development of its forest consessionaris showed the grim development. This development could not be attribut to the weaknesses of corporate governance. The aims of the study were: To gain a picture of good corporate governance (GCG) implementation in foresty and to find out goverment policies that may strengthen GCG implementation. Survey was conducted in six forest consenssion companies in riau and soulth sumatera provinces in 2010. The samples were selected purposively among actively operating consenssions. Interviews with management of the companies were conducted using structured questionnaires. Regulation and its implementation were studied using contentand discourse analysis and interviews with local forest services. Association mministry of forestry, and agencies related to corporate governance. The study showed that none of the forest companies was registered in stock market. State company and big company have implemented GCG based on GCG guidelines while smaller companies have not implemented GCG. There is a need for govermentand other stakeholders to formulate a framework and action plan to implement GCG. In goverment regulations, it is recommended that police, program or plan be formulated taking into account its effectiveness and effiency in public service = Kondisi sektor kehutanan Indonesia selama tiga-empat dasa warsa terakhir dapat dilihat dari perkembangan bidang pengusahaan hutan yang semakin menurun. Perkembangan yang kurang menggembirakan ini ini tidak saja disebabkan lemahnya tata kelola perusahaan namun juga tata kelola peerintahan. Tujuan penelitian ini aalah: untuk mengetahui gambaran pelaksanaan prinsip-prinsip ta kelola yang baik(GCG)pada perusahaan-perusahaan bidag kehutanan dan menemukan berbagai aspek kebijakan yang dapat mendukung penguatan GCG bidang kehutanan. Metode yang digunakan adalah survei da wawancara pada 6(enam) pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Peruahaan dipilih secara purposive dari perusahaan yang aktif beroperasi. Peraturan dan implementasinya dakaji melalui analisis isi, analisis diskursus dan wawancara dengan dinas kehutanan, asosiasi pengusaha, kementrian kehutann dan lembaga otoritas yang terkait dengan tata kelola perusahaan. Penelitian lapangan dilakukan di propinsi riau dansumatera selatan pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum satupun perusahaan kehutanan yang terdaftar di pasar modal. VUMN dan perusahaan besar sudah melasanakan GCG berdasarkan pedoman sedangkan perusahaan kecil belum menerapkan GCG Dari hasil kajian disarankan agar pemerintahdan para pihak terkait perlu menyusun kerangka kerja dan rencana penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan kehutanan. Dalam penetapan kebijakan, program maupun rencana kehutanan disarankan agar tidak hanya memperhatikan kesesuaian dengan peraturan-perundangan melainkan harus memperhatikan efektiftas dan efisiensi pelayanan
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain