Proses Pembuatan Kebijakan Pembagian Kewenangan Antar Tingkat Pemerintahan dalam Pengelolaan Hutan Lindung dan Implementasinya di Tingkat Kabupaten (Policy Making Process of Authorities Among Levels of Government in The Protected Forest Management and Its

The process of policy-making on the division of authority between levels of governance put the management of protected forests under the authority of Regency Government. After a decade of running the policy, deforestation in protected forests still continues. This study aims to understand how the policy on the division of authority among levels of government was formulated and implemented. The study was conducted in three regencies in the watershed Batanghari (Regency of East Tanjung Jabung, Sarolangun and South Solok), by analyzing the evaluation of policy- making process and seeing its implementation. The results showed that the performance management of protected forests is determined by the policy formulation and policy implementation in the field. Changes in forest cover to non-forest shows that the existing policy have proven ineffective. The case of the division of authority between levels of government indicate that the process and implementation of policies do not run linearly. Discourse and knowledge that were developing, the actors and the networks would determine the birth of a policy.

Proses pembuatan kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan menempatkan pengelolaan hutan lindung menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Setelah satu dekade kebijakan tersebut berjalan, deforestasi di hutan lindung terus berlanjut. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan dirumuskan dan diimplementasikan. Kajian dilakukan di tiga Kabupaten dalam DAS Batanghari (Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Solok Selatan), dengan melakukan analisis evaluasi proses pembuatan kebijakan dan melihat implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan hutan lindung ditentukan oleh perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan di lapangan. Perubahan tutupan hutan menjadi non hutan menunjukkan

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detil

Judul Seri

Analisis kebijakan kehutanan

No. Panggil

//

Penerbit

:   London., 2011

Deskripsi Fisik

132-151 halaman

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

0216-0897

Klasifikasi

//

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

Perpustakaan R. I. Ardi Koesoema

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas