Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung: Studi Kasus di Tiga Kabupaten dalam DAS Batanghari (Performance of District Government in Decentralization of Protected Forest Management: Case Study in Three Districts in Batan

Evaluation by the Central Government to District Government is an important part in Decentralization. One instrument in the evaluation is to measure its performance. This paper aims to measure the performance of District Government in managing protected forest in the region and to formulate suggestions for improving management of protected forests in the future. The study was conducted in three districts in the Batanghari watershed. Data collection was performed by measuring the perceptions of respondents with a likert scale and measuring the status of the program (Parker, 1996). According to respondents' perceptions on performance of local governments in managing protected forest before and after decentralization remains the same. Performance of East Tanjung Jabung District and South Solok District based on the status of the program has shown that there are several programs of protected forest management, but only in a very early stage, while in the Sarolangun District has shown that there is only one program of protected forest management. The performance of decentralized management of protected forests need to be improved with programs which is more comprehensive forest management from planning to utilization. The Central Government should develop mechanisms and instruments to measure whether the district government has been engaged in the authority entrusted to them well and support capabilities for District Government can run several programs that have not been executed.

Evaluasi dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten merupakan bagian penting dalam desentralisasi. Salah satu instrument dalam evaluasi tersebut adalah mengukur kinerja. Tulisan ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam mengelola hutan lindung di wilayahnya serta merumuskan saran untuk perbaikan pengelolaan hutan lindung ke depan. Penelitian dilakukan di tiga kabupaten dalam DAS Batanghari. Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur persepsi responden dengan skala likert dan pengukuran status program (Parker, 1996). Hasil penelitian menunjukkan kinerja pengelolaan hutan lindung menurut persepsi responden sebelum dan sesudah desentralisasi mempunyai kategori yang sama yaitu pada tingkat sedang. Adanya desentralisasi tidak mengubah kinerja pengelolaan hutan lindung oleh pemerintah kabupaten. Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan status program mempunyai beberapa program pengelolaan hutan lindung, tetapi baru dalam tahap sangat awal (pilot stage)), sedangkan Kabupaten Sarolangun mempunyai hanya satu program pengelolaan hutan lindung. Kinerja desentralisasi pengelolaan hutan lindung perlu ditingkatkan dengan program-program pengelolaan hutan yang lebih komprehensif mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan. Pemerintah Pusat perlu menyusun mekanisme dan instrument untuk mengukur apakah Pemerintah Kabupaten sudah menjalankan kewenangan yang diserahkan kepadanya dengan baik dan mendukung kapabilitas Pemerintah Kabupaten agar dapat menjalankan beberapa program yang belum dijalankan.

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detil

Judul Seri

Analisis Kebijakan Kehutanan

No. Panggil

//

Penerbit

: ., 2011

Deskripsi Fisik

152-166 hal

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

0216-0897

Klasifikasi

//

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

Perpustakaan R.I.Ardi Koesoema

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas