Azis KhanKualitas Kebijakan dan Kinerja Usaha Kehutanan: Pelajaran dari Renstra Usaha Kehutanan 2005-2009 (The Quality of Policy and Forestry Business Performamce: A lesson Learnt from the 2005-2009 Forestry Business Strategic Planning)

More than a hundred types of laws are alleged to have resulted, among others, at a high cost economy, barriers to understanding of the implementation of laws and regulations themselves, and lack of efficiency and effectiveness of administrative activities of the forestry business, so many processes to do which are functionally no longer appropriate and useful both as a planning and government control tool. This implied to some extent the quality of the associated policies. From the 2005-2009 Forestry Business Strategic Plan there is an essential lesson learnt confirming the quality of forestry policies. The gap of two evaluation regimes external and internal indicated that :(1) internal evaluation focuses on certain areas surrounding the administrative aspects that tend to limit the substance of the programs and activities. The performance of these programs tend to have no link with expected outcomes of other parties; (2) the substance of the program is based more on issues that is formulated by the policy makers (DG BPK) which are commonly associated problems of administration and consistency of laws and not the problems faced by implementing policies (local forestry office and technical unit, etc) and forestry businesses (private, cooperative, etc); (3) the strong orientation on administrative interests have narrowed the relationship between policy makers (DG BPK), operator of policy (local forestry office and technical unit, etc) and forestry businesses (private, cooperative, etc), especially in setting the instrument for a regulation that can be effectively executed.
= Setidaknya ada sekitar seratus lebih jenis peraturan perundangan diduga telah berakibat antara lain pada ekonomi biaya tinggi, hambatan terhadap pemahaman tentang pelaksanaan peraturan-perundangan itu sendiri, dan minimnya efisiensi dan efektivitas kegiatan administrasi usaha kehutanan, sehingga banyak proses yang harus dilakukan yang secara fungsional tidak lagi sesuai dan bermanfaat baik sebagai alat perencanaan maupun alat pengendalian bagi pemerintah. Ini menunjukkan, dalam taraf tertentu, kualitas kebijakan kehutanan. Dari Renstra Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Usaha Kehutanan (BUK) 2005-2009 diperoleh pelajaran penting yang mengonfirmasi kualitas kebijakan dimaksud. Kesenjangan dua regim evaluasi eksternal dan internal BUK menunjukkan bahwa: (1) evaluasi internal berfokus pada lingkup tertentu seputar aspek administratif yang cenderung membatasi substansi program dan kegiatan. Baik buruknya kinerja program ini cenderung tidak ada kaitan dengan kondisi tujuan (outcome) yang diharapkan pihak lain; (2) substansi program lebih didasarkan pada masalah yang dirumuskan pembuat kebijakan (Ditjen BPK) yang umumnya terkait masalah-masalah administrasi dan konsistensi hukum dan bukan masalah-masalah yang dihadapi pelaksana kebijakan (misal Dinas, UPT) maupun pelaku usaha kehutanan (misal swasta, koperasi); (3) kuatnya orientasi pada kepentingan administratif telah mempersempit hubungan antara pembuat kebijakan (Ditjen BUK), pelaksana kebijakan (misal Dinas, UPT) dan pelaku usaha kehutanan (misal swasta, koperasi) terutama dalam penetapan instrumen agar suatu peraturan dapat secara efektif dijalankan.

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detil

Judul Seri

Analisis Kebijakan Kehutanan

No. Panggil

//

Penerbit

: ., 2011

Deskripsi Fisik

21-45 hal

Bahasa

English

ISBN/ISSN

02160897

Klasifikasi

//

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

Perpustakaan R.I Ardi Koesoema

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas