Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

26335 22 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Primary Author mixed material Jakarta Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1982 29.png.png Penentuan saat penghitungan kecambah normal dan kriteria efektif secara kuantitatif untuk jenis Dalbergia latifolia Roxb ... mixed material Bogor BTP 1987 image.png.png Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 523/Kpts-II/93 tentang Pedoman Perlindungan Hutan di Areal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan Primary Author mixed material Jakarta Departemen Kehutanan 1993 28.png.png Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 658.313.1-1165 tentang Pengesahan Per Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Dalam Negeri Primary Author mixed material Jakarta Kementerian Dalam Negeri 1991 26.png.png Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 06/KPTS/DJ-VI/1990 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Primary Author mixed material Bogor Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan 1990 27.png.png U U. No. 4/ Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Primary Author mixed material Jakarta Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1982 Screenshot_2026-03-10_133358.png.png Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 700/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) untuk Seluruh Indonesia Depertemen Kehutanan dan Perkebunan Primary Author mixed material Jakarta Departemen Kehutanan dan Perkebunan 1999 23.png.png Petunjuk Teknis Pembuatan Deliniasi Batas Dalam Rangka Efektifitas dan Efisiensi Peruntukan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Primary Author mixed material Jakarta Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan 1997 22.png.png Konsep Instruksi Mendagri tentang Pedoman Penyediaan Tanah Areal Hutan TGHK untuk Pembangunan Departemen Kehutanan Primary Author mixed material Jakarta Departemen Kehutanan 1988 21.png.png Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 87/Kpts-II/94 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi personil, Sarana dan Penunjang dalam rangka Pembentukan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah pada Pemerintah Daerah Tingkat II Departemen Kehutanan Primary Author mixed material Jakarta Departemen Kehutanan 1994 20.png.png